Pagar Laut: Dampak, Penanganan, dan Harapan
Pagar Laut Yang Terpasang Di Kawasan Pesisir Tanggerang Telah Memunculkan Berbagai Dampak Negatif Baik Secara Ekologi, Sosial, Maupun Ekonomi. Yang mana, pada 18 Januari 2025, upaya pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini telah di lakukan. Pembongkaran tersebut di lakukan oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari anggota TNI AL dan masyarakat setempat. Yang mana, di pimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlantamal III Jakarta. Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto memimpin proses pembongkaran ini. Sehingga, ini menunjukkan keseriusan dalam mengatasi permasalahan pagar ini yang telah lama mengganggu nelayan dan ekosistem. Kemudian, langkah pembongkaran ini menjadi salah satu bentuk penanganan tegas pemerintah. Terutama, terhadap keberadaan pagar laut ilegal yang menghalangi zona perikanan tangkap masyarakat dan pengelolaan energi. Kemudian, aktivitas pembongkaran pagar ini yang terbuat dari bambu tersebut di lakukan dengan berbagai cara. Yang mana, ini termasuk mengikat pagar dengan tali lalu menariknya menggunakan kapal hingga roboh.
Meskipun sudah banyak bagian yang di hancurkan dalam proses pembongkaran ini. Namun, proses tersebut masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh pagar laut dapat di hilangkan dari perairan sepenuhnya. Yang mana sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, telah menyegel area pemasangan pagar laut tersebut. Serta, KKP juga telah memberikan batas waktu 20 hari kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkarnya. Namun hingga kini, penyelidikan mengenai siapa saja pihak yang memasang pagar tersebut masih terus di lakukan. Kemudian, pihak KKP juga menegaskan pentingnya penghapusan pagar laut ini. Yang mana, ini demi memulihkan akses nelayan ke zona perairan yang seharusnya bebas dari hambatan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP yang di jabat oleh Pung Nugroho Saksono mengapresiasi tindakan tersebut. Yang mana, inisiatif masyarakat yang turut serta dalam pencabutan pagar laut terjadi secara mandiri.
Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Pemasangan Pagar Laut Ilegal
Langkah inisiatif masyarakat tersebut adalah sinyal positif yang sangat di dukung oleh KKP. Dirjen PSDKP yang kerap di sapa Pung ini juga menekankan perlunya percepatan dalam pencabutan pagar ini. Yang mana, tentunya pembongkaran ini di tujukan agar aktivitas nelayan tidak lagi terganggu. Menurut Pung, semakin cepat pagar ini di hilangkan, maka semakin besar pula dampak positif yang di rasakan oleh masyarakat pesisir. Yang mana seperti yang di ketahui, keberadaan pagar laut tanpa izin tidak hanya mengganggu para nelayan. Namun, juga memberikan dampak buruk terhadap ekosistem pesisir yang sangat penting bagi keberlanjutan sumber daya laut. Lebih lanjut, Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Pemasangan Pagar Laut Ilegal ini sangat besar. Di mana, Achmad Nur Hidayat yang merupakan seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Ia memperkirakan bahwa kerugian total akibat proyek ini mencapai 116,91 miliar rupiah per tahun.
Jika di rincikan, kerugian tersebut mencakup penurunan pendapatan nelayan sebesar 93,31 miliar rupiah per tahun. Ini juga di ikuti dengan peningkatan biaya operasional hingga 18,60 miliar rupiah per tahun. Serta, kerusakan ekosistem laut dengan nilai kerugian senilai 5 miliar rupiah per tahun. Kemudian, Achmad juga menilai bahwa proyek pemasangan pagar laut ini lebih banyak memberikan dampak negatif di bandingkan manfaat yang di janjikan. Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi yang di timbulkan sangat signifikan. Sehingga hal seperti langkah penanganan atau pembongkaran ini sangat di perlukan.
Selain di Tangerang, temuan pagar laut juga terjadi di Pulau C Reklamasi Jakarta. Yang mana, pemerintah Provinsi Jakarta menemukan pagar misterius tersebut sepanjang 500 meter di kawasan tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta yang di jabat oleh Suharini Eliawati menyampaikan temuannya. Yang mana, penemuan ini merupakan hasil koordinasi dengan KKP. Kemudian, berdasarkan pengukuran menggunakan drone, tidak di temukan adanya perpanjangan dari pagar tersebut.
Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pembangunannya
Pihak KPKP Jakarta masih terus melakukan koordinasi dengan KKP untuk memastikan status hukum dari pagar di laut Jakarta tersebut. Yang mana, langkah ini termasuk upaya penelusuran untuk mengetahui apakah pemasangannya memiliki izin sesuai. Terutama, dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, serta siapa Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pembangunannya. Di sisi lain, keberadaan pagar laut yang tidak berizin juga turut menjadi perhatian berbagai pihak. Yang mana, dalam hal ini termasuk Ombudsman RI yang saat ini sedang mendalami dugaan mal-administrasi terkait kasus ini. Lebih lanjut, Ombudsman mencatat bahwa keberadaan pagar ini telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para nelayan. Yang mana, hal ini termasuk hitungan sementara kerugian yang mencapai 9 miliar rupiah tersebut. Kemudian, selain itu dampak pagar ini juga mencakup potensi kerusakan ekosistem pesisir.
Yang mana, hal ini sulit di perbaiki dalam waktu singkat. Sehingga, dalam konteks ini, penghapusan pagar ini menjadi langkah penting. Terutama, sebagai upaya mengembalikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestariannya. Secara keseluruhan, kasus pagar laut ini menunjukkan bagaimana tindakan ilegal dapat berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pesisir. Yang mana, selain menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Namun, keberadaan pagar laut juga memunculkan masalah sosial seperti terganggunya aktivitas nelayan di masyarakat pesisir. Lebih jauh lagi, dampaknya terhadap ekosistem pesisir dapat memengaruhi keberlanjutan sumber daya. Yang mana, sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup masyarakat. Oleh karena itu, inisiatif masyarakt yang turut serta dalam pembongkaran pagar laut di Tangerang. Serta, pengawasan terhadap pagar laut di Pulau C Reklamasi Jakarta menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan ini.
Pentingnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut Secara Bertanggung Jawab
Langkah pembongkaran pagar laut ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran. Terutama, terhadap Pentingnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut Secara Bertanggung Jawab. Pemerintah bersama masyarakat harus memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Yang mana, melalui koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, KKP, dan TNI AL, di harapkan upaya ini dapat menciptakan ekosistem pesisir yang lebih baik. Sehingga dalam jangka panjang, penanganan terhadap kasus pagar laut ini dapat menjadi contoh nyata. Khususnya, tentang bagaimana pengelolaan sumber daya laut dapat di lakukan secara berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.
Kemudian yang terakhir, perhatian yang semakin meningkat terhadap kasus pagar ini di harapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih tegas. Khususnya, terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut. Sehingga, langkah ini menjadi elemen penting untuk memperbaiki regulasi terkait pemanfaatan ruang laut. Yang pada akhirnya, kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Keberhasilan pembongkaran pagar laut di kawasan Tangerang serta pengawasan di Pulau C Reklamasi Jakarta juga di harapkan menjadi titik awal perubahan positif. Terutama, dalam pengelolaan pantai dan pesisir Indonesia. Yang mana sebelumnya menjadi hambatan signifikan, kini dapat di jadikan pelajaran berharga. Terutama dalam usaha melestarikan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir setelah pembongkaran Pagar Laut.
